Ini Adalah Beberapa Dokumen Kependudukan Yang Tidak Perlu Pengantar Dari RT Atau RW
mediaberinfo.com | Mengelola berbagai dokumen kependudukan kini menjadi lebih sederhana karena tidak lagi memerlukan surat pengantar dari RT, RW, atau pemerintah desa dan kelurahan. Informasi ini disampaikan oleh Teguh Setyabudi, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri.
Dia menjelaskan bahwa surat pengantar dari RT, RW, desa, atau kelurahan hanya dibutuhkan untuk penduduk yang baru akan dimasukkan ke dalam sistem untuk mendapatkan NIK serta dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga. Informasi ini pernah disampaikan tahun sebelumnya dilansir kompas. Com namun sampai saat ini masih banyak yang belum mengetahuinya.
Berikut adalah beberapa dokumen kependudukan yang tidak lagi memerlukan surat pengantar dari RT/RW:
1. Pindah domisili
Untuk proses pindah domisili, kini tidak perlu lagi mendapatkan surat pengantar dari RT/RW, dan warga juga tidak perlu pergi ke kelurahan. Ketentuan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 mengenai pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018.
Masyarakat dapat langsung mendatangi Disdukcapil setempat dengan membawa dokumen-dokumen berikut:
Salinan Kartu Keluarga, Mengisi Formulir F-1. 03 (yang disediakan oleh Dinas Dukcapil), KTP-el asli (untuk verifikasi). Setelah itu, SKPWNI (Surat Keterangan Pindah) akan segera diterbitkan oleh Disdukcapil.
2. Pembuatan dan penerbitan KTP
Pembuatan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sekarang sudah tidak memerlukan surat pengantar dari RT, RW, kelurahan, atau kecamatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Persyaratan untuk penerbitan KTP bagi WNI adalah sebagai berikut:
Berusia 17 tahun atau sudah menikah, atau pernah menikah, Membawa Kartu Keluarga ke kantor Dukcapil setempat, Sementara itu, jika KTP hilang atau rusak, untuk proses penerbitan kembali harus melampirkan: Surat keterangan hilang dari kepolisian jika KTP hilang, atau Kartu Keluarga jika KTP dalam keadaan rusak.
3. Pembuatan dan penerbitan KK
Selain KTP-el, dalam proses pembuatan dan penerbitan Kartu Keluarga juga tidak lagi memerlukan surat pengantar dari RT, RW, kelurahan, atau kecamatan. Hal ini mengacu pada Perpres Nomor 96 Tahun 2018.
Untuk penerbitan KK yang berkaitan dengan perubahan data, syaratnya adalah: KK lama dan surat keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependudukan yang penting. Syarat untuk penerbitan KK karena hilang atau rusak: Surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian dan KTP.
4. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan dokumen resmi bagi anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah. KIA berfungsi mirip seperti KTP untuk orang dewasa, yang memungkinkan anak-anak mengakses berbagai layanan publik dan administrasi.
Untuk pengurusan dokumen ini, warga tidak perlu membawa surat pengantar dari RT/RW. Penerbitan KIA dilakukan oleh Disdukcapil di kabupaten atau kota.
5. Penerbitan akta kelahiran
Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dukcapil yang mengesahkan status serta peristiwa kelahiran seseorang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, akta kelahiran yang disimpan oleh masyarakat di rumah adalah versi kutipan. Selain itu, untuk penerbitan akta kelahiran, tidak diperlukan surat pengantar dari RT, RW, dan Kelurahan/Desa.
6. Penerbitan akta kematian
Menurut Pasal 45 Perpres Nomor 96 Tahun 2018, pencatatan kematian di Indonesia hanya memerlukan syarat-syarat berikut:
Surat kematian, Dokumen perjalanan bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan untuk orang asing.
Selain itu, dokumen kematian dapat diperoleh dari tenaga medis atau pemimpin desa. Sementara itu, untuk individu yang meninggal tanpa identitas yang jelas, surat kematian dapat diminta dari pihak kepolisian.
Itulah informasi dokumen yang tidak perlu surat pengantar dari RT/RW menurut aturan yang berlaku.***
