Hati-hati : ASN dalam ber-Medsos
mediaberinfo.com – Sosial Media dengan sangat mudah dimiliki setiap orang, termasuk para abdi negara banyak yang menggunakan akun medsos tersebut. Aparatur Sipil Negara (ASN) tak bisa sembarangan membuat postingan atau menyebarkan informasi di media sosial.
Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah mengatur tindak tanduk ASN di media sosial tersebut.
Sudah diinformasikan sebelumnya, tepatnya pada tahun 2020 lalu, dari laman menpan.go.id, ASN sebagai perekat Bangsa disarankan bijak dalam menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi dalam menyebar luaskan informasi baik dalam individu, institusi dan antara institusi, untuk membngun suasana dalam menghadpi tantangn dan prubahan lingkungan.
Menurut Menteri Tjahjo Kumolo, permasalahan ini tidak bisa ditangani Kementerian PANRB sendiri, namun harus melibatkan bebrapa kementerian/lembaga terkait.
Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, pemerintah menekankan bagi para pegawai ASN dalam penyebaran informasi melalui media sosial agar memperhatikan beberapa hal, diantaranya :
- Memegang teguh ideologi Pncasila, setia, dan memprtahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kpada negara dan rkyat Indonesia. Para ASN juga wjib menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak berpihak.
- Memelihara dan mnjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang nilai dasar ASN, serta selalu menjaga reputasi dan intgritas ASN.
- Menjaga krahasiaan yang mnyangkut kebijakan negara, memberikan informasi scara benar dan tdak menyesatkan kepada pihak lain yang membutuhkan informasi terkait kpentingan kedinasan.
- Tidak menylahgunakan informasi intern negara untk mendpat atau mencari keuntngan atau manfaat bagi dri sendiri atau untk orang lain
- Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.
- Memastikan bhwa informasi yang disbarluaskan jlas sumbernya, dapat dipastikan kbenarannya, dan tidak mngandung unsur kebohongan.
- Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu atau hoaks, fitnah, provokasi, rdikalisme, terorism, dan porngrafi mlalui media sosial atau media lainnya.
- Tidak memproduksi dan mnyebarkan infrmasi yang memliki muatan yang mnimbulkan rasa kbencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyrakat tertentu berdsarkan atas suku, agama, ras, dan antarglongan (SARA), melanggar ksusilaan, perjudian, pnghinaan dan/atau pncemaran nama baik, pemerasan dan/atau pngancaman.
Dalam Surat Edaran tersebut, juga diatur mengenai sanksi terhadap mereka yang melanggar poin-poin dimaksud.
“Apabila trdapat planggaran atas ktentuan trsebut di atas, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) agar mmberikan sanksi ssuai dengan peraturan prundang-undangan,” demikian kutipan bunyi akhir Surat Edaran.*
