Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru sebagai Perubahan Kebijakan Sebelumnya
mediaberinfo.com | Pemerintah meluncurkan Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 mengenai pemenuhan beban kerja guru sebagai langkah dalam reformasi kebijakan pendidikan nasional, menggantikan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018.
Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, karakter pendidikan, dan pengembangan kemampuan siswa dengan memperkuat peran para pengajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum serta harmonisasi antara beban kerja guru dan kenyataan praktik pendidikan di era sekarang.
Dengan semangat perubahan, pemerintah berharap peraturan ini dapat mendorong peningkatan profesionalisme pengajar, memperkuat peran mereka sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas, adil, serta responsif terhadap tantangan zaman.
Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru menyebutkan bahwa pengajar bekerja selama 37 jam 30 menit per minggu, tidak termasuk waktu istirahat. Jam kerja ini melibatkan berbagai aktivitas pendidikan, mencakup tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga merancang proses pembelajaran, memberikan bimbingan kepada siswa, dan menjalankan tugas tambahan.
Perencanaan pembelajaran mencakup evaluasi kurikulum dan penyusunan RPP/RPB sesuai dengan standar proses yang ada. Pelaksanaan pembelajaran meliputi aktivitas intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Bagi guru bimbingan konseling, bimbingan bertujuan untuk membangun kemandirian dan karakter siswa.
Penilaian menjadi bagian integral dari tanggung jawab guru. Mereka harus mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Sementara itu, bimbingan berlangsung melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, termasuk dukungan berkelanjutan dari guru wali.
Guru harus berpartisipasi dalam program pengembangan kemampuan, baik melalui pelatihan, workshop, seminar, atau menjadi instruktur. Guru dapat melakukan aktivitas ini di dalam atau di luar Satminkal, dan sekolah tetap menghitungnya sebagai bagian dari pemenuhan jam kerja.
Kepala satuan pendidikan menentukan guru wali dan guru dengan tugas tambahan berdasarkan proporsi jumlah siswa dan jumlah guru. Jika ada guru yang belum memenuhi beban kerja, kepala sekolah harus melaporkan kepada Dinas untuk redistribusi atau solusi lain yang sesuai.
Penetapan tugas guru dilakukan oleh kepala sekolah. Dinas berfungsi untuk memastikan pemerataan dan solusi terkait beban kerja.
Pemerintah mulai menerapkan Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 secara resmi pada tahun ajaran 2025/2026. Pemerintah mewajibkan semua institusi pendidikan untuk menyesuaikan kebijakan internal dan pembagian tugas pengajar sesuai dengan ketentuan baru ini.
Baca Juga : Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Struktur Kurikulum
Unduh Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 disini!
Intisari Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025
Permendikdasmen tersebut memuat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mediaberinfo merangkum dan menyampaikan poin-poin penting sebagai berikut:
Total Beban Kerja
Guru diwajibkan bekerja 37 jam 30 menit per minggu, tidak termasuk waktu istirahat. Pemerintah menghitung tugas tambahan guru, seperti wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, ketua program keahlian, dan sejenisnya, sebagai bagian dari beban kerja. Ekuivalensinya mencapai hingga 12 jam tatap muka per minggu. Bahkan peran sebagai wali kelas setara dengan 2 jam tatap muka.
Sebagai contoh Ekuivalensi: Wakil kepala sekolah = 12 jam tatap muka. Guru wali kelas = 2 jam tatap muka. Koordinator proyek, pembina OSIS, dan ekstrakurikuler = 2 jam.
Guru dapat direkomendasikan untuk redistribusi antar sekolah. Penugasan lintas sekolah tersebut dianggap sah dan terhitung sebagai jam kerja. Beban kerja tatap muka minimum adalah 24 jam per minggu dan maksimum adalah 40 jam, kecuali bagi guru di daerah khusus, guru pendidikan luar biasa, atau guru yang mengajar di luar negeri. Untuk guru bimbingan konseling, mereka harus membimbing minimal 5 rombongan belajar setiap tahun (kecuali jika jumlah rombel di bawah 5).
Lima Kegiatan Pokok (5M)
Ada lima komponen utama yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh guru, yaitu:
- Merencanakan pembelajaran atau bimbingan;
- Melaksanakan pembelajaran atau bimbingan;
- Menilai pencapaian pembelajaran atau bimbingan;
- Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada siswa;
- Menjalankan tugas tambahan yang terkait dengan kegiatan pokok.
Jam Tatap Muka
- Minimal 24 jam per minggu, maksimal 40 jam bagi guru mata pelajaran.
- Guru BK wajib membimbing minimal 5 rombongan belajar per tahun, dengan pengecualian jika jumlah rombel kurang dari lima
Tugas Tambahan Guru yang Diakui
Pemerintah kini mengakui dan mengonversikan tugas tambahan guru sebagai jam tatap muka, seperti:
- Wali kelas: 2 jam/minggu
- Wakil kepala sekolah: 12 jam/minggu
- Pembina OSIS/ekskul: 2 jam/minggu
- Kepala lab/perpustakaan / ketua program keahlian: hingga 12 jam/minggu
- Koordinator proyek, inklusi, organisasi: 2‑13 jam/minggu
Penugasan di Luar Satminkal
Dinas dapat menugaskan guru untuk mengajar di unit pendidikan lain apabila terdapat kekurangan guru di sekolah tertentu, terutama untuk mata pelajaran spesifik. Dinas tetap menghitung penugasan ini sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja 37 jam 30 menit.
Pengembangan Kompetensi
Pemerintah mewajibkan guru untuk mengikuti pengembangan kapasitas seperti pelatihan, workshop, atau PKB, baik di dalam maupun luar sekolah, dan sekolah menghitung kegiatan ini sebagai bagian dari beban kerja.
Penetapan & Redistribusi Tugas
- Kepala sekolah menetapkan tugas tambahan dan guru wali sesuai kebutuhan rombel dan jumlah guru.
- Kepala sekolah wajib melaporkan guru yang beban kerjanya tidak tercapai kepada Dinas Pendidikan, agar Dinas Pendidikan dapat meredistribusikan tugas atau mencari solusi lainnya.
Pengecualian, Beberapa kondisi dapat menjadi pengecualian dari ketentuan umum, antara lain:
- Struktur kurikulum tidak memungkinkan mencapai 24 jam tatap muka
- Sekolah layanan khusus, inklusi, atau luar negeri
- Guru BK dengan rombel kurang dari lima
Tujuan Reformasi : Pemerintah merancang peraturan ini untuk mencapai tujuan reformasi berikut:
- Meningkatkan profesionalisme guru
- Memperkuat peran guru sebagai fasilitator dan agen perubahan dalam pembelajaran
- Menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, adil, dan adaptif terhadap tantangan zaman
File Unduh :
