Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu dan Aturan Sesuai Keputusan

mediaberinfo.com | PPPK paruh waktu adalah program pegawai pemerintah yang bekerja dengan perjanjian kerja dalam waktu yang lebih singkat. dibandingkan dengan pegawai PPPK penuh waktu.

Kebijakan ini diperkenalkan untuk memberikan kesempatan kepada tenaga honorer yang belum berhasil dalam seleksi CPNS atau PPPK penuh. Tetapi tetap diperlukan oleh lembaga.

Meskipun berstatus paruh waktu, pegawai yang diangkat dalam skema ini akan menerima Nomor Induk Pegawai (NIP). Sama seperti pegawai PPPK penuh waktu.

Dasar hukum untuk pengangkatan PPPK paruh waktu tercantum dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Yang ditandatangani pada 13 Januari 2025.

Buka Kepmenpanrb No 16 Tahun 2025

Dalam pasal ke-19 Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. diatur bahwa gaji pegawai PPPK paruh waktu minimal adalah sama dengan penghasilan yang diterima saat masih menjabat sebagai pegawai honorer.

Selain memperhitungkan gaji terakhir saat menjadi pegawai non-ASN, gaji PPPK paruh waktu pada tahun 2025 juga bisa mengacu pada upah minimum yang diterapkan di setiap daerah. Baik upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain gaji pokok, pegawai PPPK paruh waktu juga berhak mendapatkan tambahan penghasilan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kemampuan keuangan masing-masing instansi. Dengan mekanisme ini, gaji PPPK paruh waktu dari lulusan SMA maupun yang berpendidikan lebih tinggi dapat setara. Karena penetapan gaji tidak bergantung pada tingkat pendidikan.

Beberapa yang diatur dalam Keputusan

Jabatan yang Dibutuhkan: Pengadaan PPPK Paruh Waktu difokuskan untuk mengisi kebutuhan di bidang guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta pengelola dan operator layanan operasional.

Masa Kerja: Pengangkatan didasarkan pada hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024 dan akan menjalani perjanjian kerja tahunan.

Kewajiban: PPPK Paruh Waktu memiliki kewajiban untuk setia pada Pancasila, UUD 1945, pemerintahan yang sah, dan mematuhi hukum.

Pemberhentian: Pengangkatan bisa dibatalkan jika yang bersangkutan melakukan tindakan tertentu, seperti mengundurkan diri atau tidak melengkapi dokumen.***

Baca Juga : PPPK Paruh Waktu Isi DRH dan Cetak