Menkeu Purbaya Sahkan Juknis THR & Gaji ke-13 Tahun 2026

Oleh adminberinfo 5 Maret 2026 3 Menit Membaca

mediberinfo.com | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi telah mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 13 Tahun 2026. Beleid ini menjadi landasan hukum utama dan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) serta Gaji Ketigabelas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri untuk tahun anggaran 2026.

Berikut adalah bedah isi aturan tersebut untuk memastikan kelancaran proses pencairan di seluruh instansi pemerintah:

1. Landasan Hukum dan Ruang Lingkup

PMK Nomor 13 Tahun 2026 mengatur seluruh mekanisme pembayaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Aturan ini mencakup kriteria penerima yang menggunakan sistem aplikasi, hingga prosedur pelaporan keuangan agar akuntabel dan tepat sasaran.

2. Digitalisasi Proses Pembayaran (Pasal 6)

Pemerintah mewajibkan penggunaan teknologi informasi untuk meminimalkan kesalahan input data:

Prioritas Utama: Perhitungan wajib menggunakan aplikasi gaji berbasis web.
Opsi Kontigensi: Jika sistem web mengalami kendala teknis, instansi dapat menggunakan aplikasi gaji berbasis desktop.
Persyaratan Dokumen: Penggunaan aplikasi desktop wajib menyertakan dengan pengiriman Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi gaji versi terbaru saat pengajuan ke KPPN.

3. Mekanisme Penerbitan Dana (SPM-LS & SP2D)

Proses pencairan tidak menggabungkan dengan gaji reguler untuk memudahkan audit:

Pemisahan Berkas: Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk THR dan Gaji ke-13 harus dibuat terpisah dari gaji bulanan atau tunjangan rutin lainnya.
Pengajuan ke KPPN: SPM-LS diterbitkan berdasarkan kelompok penerima dan diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Pencairan: KPPN kemudian akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai tanda dana siap ditransfer ke rekening penerima.
Pembayaran Susulan: Mekanisme ini juga berlaku bagi pembayaran kekurangan atau susulan jika terdapat selisih perhitungan.

4. Aturan Khusus Per Sektor Satuan Kerja

Menkeu Purbaya memberikan catatan khusus bagi beberapa lembaga dengan karakteristik penggajian yang berbeda:

Sektor / Satuan Kerja	Dasar Aturan Teknis
Kemenhan & TNI	Mengacu pada tata cara belanja pegawai di lingkungan Kemenhan/TNI dan sistem SAKTI.
Perwakilan RI di Luar Negeri	Sesuai tata cara pelaksanaan APBN pada perwakilan luar negeri dan sistem SAKTI.
Badan Layanan Umum (BLU)	Menggunakan mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BLU (khusus THR dari PNBP).
Pensiunan & Penerima Tunjangan	Penyaluran melalui PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero).

5. Ketentuan Khusus Pensiunan (Taspen & Asabri)

Bagi purnawirawan dan pensiunan, PT Taspen dan PT Asabri wajib mematuhi tenggat waktu administrasi:

Tagihan pembayaran harus disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Deadline: Tagihan disampaikan paling cepat satu hari kerja sebelum hari pertama jadwal pembayaran dimulai.

6. Sinkronisasi Sistem SAKTI

Purbaya mengingatkan seluruh bendahara instansi bahwa seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan akuntansi, wajib terintegrasi dengan:

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Dengan terbitnya PMK ini, seluruh Satker harap segera melakukan rekonsiliasi data gaji agar THR dan Gaji ke-13 dapat cair tepat waktu sesuai jadwal pemerintah.***(By.Red)