Dasar Hukum PIP diperluas Hingga Ke Jenjang PAUD dan TK
mediaberinfo.com | Dasar hukum utama perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2026 hingga jenjang PAUD dan TK. Ini berakar pada kebijakan strategis pemerintah untuk mengimplementasikan Wajib Belajar 13 Tahun.
Berdasarkan perkembangan regulasi terbaru di tahun 2026, berikut adalah rujukan dasar hukum dan landasan kebijakannya:
- Transformasi Wajib Belajar 13 Tahun: Pemerintah (melalui Kemendikdasmen) telah memformalkan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahu. Yang mewajibkan satu tahun pendidikan prasekolah (TK/PAUD) sebelum jenjang SD. Perluasan PIP ke jenjang ini adalah instrumen pendukung finansial untuk kebijakan tersebut.
- Hasil Rapat Kerja DPR dan Kemendikdasmen : Terdapat kesepakatan alokasi anggaran (sebesar kurang lebih Rp1,28 triliun). Yang secara khusus untuk perluasan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD melalui PIP 2026 bagi sekitar 888.000 siswa TK.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Terkait:
- Secara umum, PIP diatur dalam peraturan mengenai petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan bantuan sosial pendidikan. Di tahun 2025/2026, terdapat pembaharuan regulasi seperti Peraturan Sekjen Kemendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Juknis Pelaksanaan PIP yang mulai mengintegrasikan perluasan sasaran.
- Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi PAUD juga menjadi landasan penguatan struktur pendidikan anak usia dini agar setara dalam mendapatkan akses bantuan pemerintah.
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): Dasar penetapan penerimanya tetap merujuk pada regulasi bersama antara Kementerian Sosial dan Kemendikdasmen, di mana pengambilan data siswa dari DTKS untuk memastikan bantuan tepat sasaran pada keluarga miskin/rentan miskin (Desil 1-4).
Ringkasan Perubahan Dasar di 2026:
- Target: 19 Juta total penerima (mencakup TK hingga SMA).
- Nominal untuk TK/PAUD: Sekitar Rp450.000 per tahun.
- Situs Resmi Pengecekan: pip.kemendikdasmen.go.id.
Perluasan ini menandai pergeseran hukum di mana PAUD tidak lagi dianggap sebagai pendidikan pilihan (opsional), melainkan bagian dari hak dasar yang disubsidi oleh negara melalui skema PIP.***(By.red)
