Sidang MK: Kemendikdasmen Ungkap Penyetaraan Pendidikan Gibran Pakai Sertifikat Kehadiran, Bukan Ijazah
mediaberinfo.com | Dalam sidang perkara sengketa hasil pemilihan presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Taufiq Damarjati, memberikan kesaksian terkait penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berasal dari UTS Insearch.
Saat dicecar oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra mengenai dokumen yang menjadi dasar Kemendikdasmen mengeluarkan surat penyetaraan ijazah tersebut, Taufiq menjelaskan bahwa dasar penyetaraan bukanlah ijazah atau surat tanda tamat belajar, melainkan Certificate of Attendance (sertifikat kehadiran) beserta transkrip nilai.
Dalam dialog di persidangan, Saldi Isra mendalami makna dari certificate of Attendance jika dikomparasikan dengan ijazah dalam bahasa Indonesia. Taufiq menjawab bahwa dokumen tersebut menunjukkan keterangan Gibran mengikuti pendidikan di UTS Insearch atau sebagai bukti kehadiran.
Ketika ditanya lebih lanjut apakah ada bentuk dokumen lain selain sertifikat dan transkrip nilai saat pengajuan penyetaraan, Taufiq mengonfirmasi bahwa tidak ada bentuk ijazah lain yang dilampirkan, melainkan hanya sertifikat kehadiran dan transkrip nilai tersebut.
Latar Belakang Perkara
Persoalan ini mengemuka seiring dengan gugatan yang diajukan oleh pemohon (termasuk Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya) dalam perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, termasuk menyoroti aturan terkait penyetaraan pendidikan dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.
Dalam petitumnya, para pemohon menuntut agar MK mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden, membatalkan keputusan KPU terkait hasil Pilpres 2024 khusus untuk pencalonan Gibran, serta meminta agar MPR menggelar pemilihan wakil presiden baru dari usulan dua nama yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.***(By.Red)
