Koalisi Gugat Aturan Umrah Mandiri ke MK

mediaberinfo.com | Dunia penyelenggaraan ibadah di Indonesia kembali memasuki babak baru yang penuh perdebatan hukum. Langkah pemerintah memperbarui regulasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 kini menuai polemik tajam di meja hijau Mahkamah Konstitusi.

Koalisi Pelindung Ibadah dan Ekosistem Umrah Haji menggugat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tersebut ke Mahkamah Konstitusi pada Senin lalu. Mereka menilai frasa umrah mandiri memicu dualisme kepengurusan yang membingungkan masyarakat. Gugatan ini menyasar sejumlah pasal krusial terkait regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Para pemohon menganggap aturan baru tersebut mengancam ekosistem bisnis travel umrah resmi.

Kuasa hukum pemohon, Firman Adi Candra, menegaskan bahwa norma ini menciptakan ketidakadilan hukum bagi pengusaha. Ia menyebut penyelenggaraan umrah mandiri tidak memiliki pengawasan ketat seperti biro perjalanan umrah resmi. Hal ini menyebabkan perbedaan perlakuan hukum terhadap subjek hukum dalam situasi yang serupa. Ketidakjelasan tersebut berpotensi merugikan jemaah yang tidak menggunakan jasa travel berizin.

Absennya definisi umrah mandiri pada pasal satu dinilai menciptakan kekosongan norma yang sangat berbahaya. Koalisi khawatir ketidakpastian hukum ini akan mengaburkan tanggung jawab negara dalam melindungi jemaah. Ketiadaan batasan jelas membuka ruang tafsir beragam yang melanggar asas kejelasan rumusan norma.

Dilansir Kompas.com. Dalam petitumnya, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal-pasal bermasalah tersebut secara hukum. Mereka menginginkan pemerintah menetapkan definisi umrah mandiri secara jelas, tegas, dan juga spesifik . Tata kelola umrah harus tetap menjamin keselamatan dan kepastian hukum bagi seluruh jemaah Indonesia. Fokus utama gugatan ini adalah mengembalikan perlindungan jemaah dalam kerangka regulasi yang lebih teratur.***(By.Red)