Menteri PANRB Memastikan Kinerja dan Pelayanan Publik Tetap Optimal Setelah Efisiensi Anggaran

mediaberinfo.com | Pasca efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa target kinerja institusi yang ia pimpin akan tetap tercapai sesuai prioritas meskipun telah dilakukan efisiensi anggaran.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, dilansir pada laman menpanrb pada Rabu (12/02/2025).

“Dalam pelaksanaan efisiensi anggaran, kita mengedepankan dua prinsip utama: memastikan bahwa target kinerja dapat tercapai sesuai dengan prioritas dan perencanaan organisasi, serta menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal tanpa gangguan atau penurunan kualitas,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Rini juga memaparkan strategi-strategi yang diimplementasikan oleh Kementerian PANRB untuk menghadapi efisiensi anggaran. Ia menjelaskan bahwa efisiensi merupakan elemen krusial dalam upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. Hal ini sesuai dengan prioritas nasional agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

“Kami menerapkan program berbagi (shared program), hasil bersama (shared outcomes), dan kegiatan bersama (shared activities) antar unit kerja guna meningkatkan efisiensi serta sinergi antar program. Selain itu, kami juga menyesuaikan pola kerja kedinasan melalui penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) yang telah kami lakukan sebelumnya,” jelasnya.

Penerapan FWA didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 21/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 94/2021, yang bertujuan untuk mengoptimalkan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui fleksibilitas dalam lokasi dan waktu kerja. Selain itu, Menteri Rini juga menekankan pentingnya penggunaan sarana dan prasarana kerja secara lebih bijak.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi kepada pemerintah yang tengah melakukan efisiensi anggaran sambil tetap memperhatikan pelayanan publik.

“Saya berharap setelah pengesahan APBN ini, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk tidak bekerja secara optimal,” ujarnya menambahkan.

Perlu diketahui, Komisi II DPR RI juga telah menyetujui perubahan pagu anggaran Kementerian PANRB dalam APBN 2025. Perubahan ini dilakukan melalui mekanisme rekonstruksi anggaran untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung program-program prioritas.***

Baca Juga : Inpres No.1 Tahun 2025 Efisiensi Anggaran