Pajak Ratusan Triliun Tiap Tahun Diikhlaskan Untuk Rakyat
mediaberinfo.com | Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa negara seharusnya dapat memperoleh Rp362,5 triliun setiap tahunnya dari pajak. Namun, pendapatan tersebut direlakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia.
Cnnindonesia melansir, Yon Arsal, Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak, menjelaskan bahwa pemerintah melepaskan potensi penerimaan melalui pengeluaran pajak. Yaitu ketika negara menyediakan pembiayaan dalam bentuk insentif atau fasilitas, seperti pembebasan dan pengecualian pajak. Ia berpendapat bahwa warga pada akhirnya akan langsung merasakan dampak dari pengeluaran pajak tersebut.
“Ini berarti pemerintah dengan sengaja memberikan fasilitas atau insentif pajak kepada masyarakat.” ungkap Yon dalam Webinar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta melalui Zoom. Selasa (26/8).
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2023, pemerintah seharusnya menerima total insentif pajak sebesar Rp362 triliun per tahun, namun pemerintah memberikan kembali jumlah tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembebasan pajak atau pengecualian atas objek pajak.
Perkembangan Pajak dan Pemanfaatan
Anggota tim Menteri Keuangan, Sri Mulyani, tersebut mengungkapkan bahwa nilai pengeluaran pajak mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Terutama pada tahun 2023, negara membiarkan jumlah pajak mencapai 1,73 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara itu, jumlah pengeluaran pajak pada tahun 2020 mencapai Rp246,1 triliun atau 1,59 persen dari PDB. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi Rp314,6 triliun di tahun 2021 dan menjadi Rp341,1 triliun pada tahun 2022.
Yon Arsal juga menjelaskan mengenai siapa yang mendapatkan manfaat dari pengeluaran pajak pada tahun 2023. Ia menyatakan bahwa masyarakat adalah pihak yang paling banyak menikmati manfaat dari pengeluaran pajak.
Melihat dari penerima manfaat, itu mayoritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu sekitar Rp169 triliun atau 46,7 persen. Ini termasuk pengecualian PPN untuk pendidikan, barang dasar, kesehatan, dan lain-lain,” tuturnya.
Selanjutnya, pemerintah menggunakan 23,6 persen lainnya, atau sekitar Rp85,4 triliun, untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Yon memberi contoh bahwa pemerintah tidak memungut pajak dari UMKM yang pendapatannya di bawah Rp500 juta per tahun.
Sementara itu, pemerintah mengalokasikan Rp61,2 triliun atau 16,9 persen untuk meningkatkan iklim investasi, dan menggunakan Rp46,8 triliun atau 12,9 persen sisanya untuk mendukung sektor bisnis.***
