Perusahaan Wajib Bayar THR Karyawan Paling Lambat H-7
mediaberinfo.com | Pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan swasta membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja pada pekan ini. Batas akhir pembayaran tunjangan tersebut jatuh pada tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tiba. Pengusaha harus memberikan hak keuangan ini secara penuh tanpa cicilan kepada setiap karyawan tetap maupun kontrak. Peraturan ini berlaku bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus.
Perusahaan wajib menghitung besaran THR berdasarkan masa kerja masing-masing individu. Karyawan dengan masa kerja satu tahun atau lebih berhak menerima tunjangan sebesar satu bulan gaji. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan buruh di tengah peningkatan kebutuhan pokok menjelang hari raya.
Menteri Ketenagakerjaan menekankan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap aturan ini merupakan kewajiban hukum yang sangat mutlak. Beliau menyatakan bahwa tidak ada ruang bagi pengusaha untuk menunda atau memotong hak tunjangan para pekerja.
Beliau berharap THR dapat membantu memulihkan daya beli masyarakat secara luas pada periode libur nasional.
Sanksi Tegas Bagi Perusahaan Apabila Tidak Membayarkan Sesuai Jadwal
Melansir dari detik. com, Pemerintah juga telah menyiapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar ketentuan waktu dan besaran pembayaran. Sanksi administratif mulai dari teguran tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha kepada pelanggar aturan. Perusahaan yang terlambat membayar THR juga membayar denda sebesar lima persen dari total tunjangan yang ada. Denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar hak tunjangan kepada seluruh karyawannya.
Kementerian Ketenagakerjaan resmi membuka posko pengaduan THR untuk melayani keluhan dari para pekerja di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat melaporkan kendala pembayaran secara daring maupun datang langsung ke kantor dinas ketenagakerjaan setempat. Posko ini berfungsi sebagai sarana konsultasi sekaligus penegakan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemberi kerja. Transparansi dan kecepatan laporan sangat membantu petugas dalam memproses setiap pelanggaran yang ada di lapangan.***(By.Red)
Baca : Menkeu Purbaya Sahkan Juknis THR & Gaji ke-13 Tahun 2026
