Resmi : Menaker Terbitkan Surat Edaran Tentang THR Ini Isinya

mediaberinfo.com | Surat Edaran dengan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 ini ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia dan diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2026. Pemberian THR merupakan upaya memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarga dalam menyambut hari raya, serta merupakan kewajiban pengusaha berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.

Ketentuan Pemberian THR Keagamaan 2026 :

• Penerima THR: Diberikan kepada pekerja/buruh yang telah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) bulan secara terus-menerus atau lebih. Baik dengan status hubungan kerja PKWTT (tetap) maupun PKWT (kontrak).
• Waktu Pembayaran: Wajib membayar paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, namun perusahaan diimbau untuk membayarnya lebih awal.
• Besaran THR: * Masa kerja 12 bulan atau lebih: Sebesar 1 (satu) bulan upah.
  • Masa kerja 1 bulan hingga kurang dari 12 bulan: Diberikan secara proporsional dengan rumus: (masa kerja / 12) x 1 bulan upah.
• Pekerja Harian Lepas: * Masa kerja 12 bulan atau lebih: Dihitung berdasarkan rata-rata upah dalam 12 bulan terakhir.
  • Masa kerja kurang dari 12 bulan: Dihitung berdasarkan rata-rata upah tiap bulan selama masa kerja.
• Pekerja Satuan Hasil: Upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata 12 bulan terakhir.
• Aturan Khusus: Jika perusahaan menetapkan nilai THR dalam perjanjian kerja atau kebiasaan yang lebih besar dari ketentuan pemerintah, maka nilai yang lebih besar tersebut yang berlaku.
• Sistem Pembayaran: THR wajib memuat secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Langkah-Langkah Pelaksanaan:

1. Gubernur meminta memastikan perusahaan di wilayahnya membayar THR sesuai ketentuan.
2. Membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR 2026 yang terintegrasi di laman https://poskothr.kemnaker.go.id.
3. Menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Wali kota dan pemangku kepentingan terkait.

Surat ini ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof.Yassierli, Ph.D..***(By.Red)

Baca : Menaker Tegaskan THR 2026 Wajib Dibayar Penuh

Baca Juga : Seskab Pastikan THR ASN dan Pensiunan Cair Penuh 100 Persen