Terungkap Honorer Ilegal dalam Usulan PPPK, SK PPPK Dibatalkan
mediaberinfo.com | Pemerintah Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk tim investigasi. Tim tersebut mendapati sejumlah honorer yang tidak sah.diusulkan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Secara otomatis, keputusan pengangkatan honorer yang tidak sah ini untuk menjadi PPPK Paruh Waktu dibatalkan. Bagi honorer yang tidak sah atau yang tidak memenuhi syarat pengangkatan PPPK Paruh Waktu, telah dibuatkan surat pengunduran diri.
Honorer yang tidak sah tersebut tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah di Pemkab Dompu. “Pembatalan ini dilakukan berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan tim penyelidik yang mendapati beberapa peserta mengakui tidak memenuhi ketentuan. Kami buatkan surat pengunduran diri, dan SK-nya secara otomatis dibatalkan,” jelas Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Dompu, Arif Munandar di Dompu, Rabu (8/10).
Dia menambahkan, tim investigasi yang melibatkan Inspektorat, BKD-PSDM, dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga telah melakukan verifikasi data dan pemeriksaan langsung di berbagai lokasi, termasuk di SDN 34 Dompu, SDN 6 Hu’u, SDN 25 Woja, SDN 11 Pajo, dan Bagian Prokopim Setda.
“Kami masih mengecek data 5. 541 tenaga non-ASN yang diusulkan untuk penerbitan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu,” imbuhnya. Mengenai temuan di Bagian Prokopim Setda Dompu, Arif menyatakan bahwa hal itu disebabkan oleh kesalahan penginputan data secara nasional dan saat ini sedang dalam perbaikan. “Kesalahan data tersebut sudah kami ajukan untuk diperbaiki,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Dompu, Muttakun, menganggap langkah investigasi dari pemerintah daerah sudah tepat dan sejalan dengan penemuan DPRD. “Langkah ini bertujuan agar kasus seperti rekrutmen CPNS K2 pada tahun 2016 tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Muttakun berharap proses verifikasi selanjutnya dapat mengungkap individu-individu yang terlibat dalam kelulusan tenaga non-ASN yang tidak memenuhi syarat. Ia juga menyebutkan bahwa mereka telah menerima 12 laporan dari masyarakat mengenai dugaan manipulasi dokumen dalam usulan calon PPPK Paruh Waktu. Sebelumnya, Bupati Dompu, Bambang Firdaus, menekankan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir praktik manipulasi dalam seleksi PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Dia memastikan bahwa SK pengangkatan akan dicabut jika ditemukan pelanggaran administratif atau etika pengabdian.*** (red)
