Tim Hukum Roy Suryo & Tifa Sampaikan Gugatan Ijazah Jokowi
mediaberinfo.com | Kontroversi mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali memanas. Pakar telematika Roy Suryo bersama Dokter Tifa dan tim hukumnya berencana melayangkan sejumlah gugatan hukum. Mulai dari gugatan warga negara (citizen lawsuit) hingga perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Jokowi.
Dalam konferensi pers digelar yang ditayangkan di kanal inews, tim hukum menyampaikan beberapa poin krusial terkait rencana aksi hukum tersebut:
1. Gugatan Citizen Lawsuit Terhadap KPU
Tim hukum menilai KPU telah mengabaikan prinsip good governance. Karena diduga tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah Jokowi saat pendaftaran Pilpres 2014 maupun 2019. Mereka menemukan kejanggalan pada dokumen legalisasi. Di mana tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan periode 2008-2012 masih tercantum pada tahun 2014 tanpa adanya tanggal legalisasi yang jelas.
2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Terhadap Jokowi
Gugatan ini difokuskan pada tuntutan transparansi. Pasca putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan ijazah adalah informasi publik, tim hukum mendesak pengadilan untuk memerintahkan Jokowi menunjukkan ijazah aslinya secara transparan. Mereka mengkritik sikap Jokowi yang dinilai cenderung “berlindung” di balik proses hukum kepolisian daripada memperlihatkan bukti fisik secara terbuka kepada publik.
3. Uji Materi Ulang ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Meski pernah ditolak karena masalah legal standing, tim hukum menyatakan tidak akan menyerah dan akan mengajukan kembali permohonan ke MK. Mereka menganggap pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pengkritik (seperti Roy Suryo dan Dokter Tifa) menciptakan ketidakpastian hukum dan melanggar hak konstitusional warga negara untuk berpendapat.
4. Laporan Baru ke Bareskrim Mabes Polri
Selain gugatan perdata, terdapat rencana pelaporan kembali ke Bareskrim Mabes Polri oleh warga negara atas nama Edi Mulyadi. Laporan ini didasarkan pada temuan fakta-fakta baru terkait dugaan pemalsuan dokumen yang diklaim memiliki bukti kuat berupa surat, keterangan ahli, dan saksi.
Di sisi lain, tim penasihat hukum juga menyoroti bahwa kasus yang menjerat klien mereka seharusnya sudah kedaluwarsa berdasarkan Pasal 138 ayat 2 KUHAP lama. Mengingat batas waktu pemenuhan berkas P19 yang sudah melampaui 14 hari.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPU maupun pihak terkait lainnya belum memberikan tanggapan resmi atas rencana gugatan baru yang diajukan oleh kelompok tersebut. ***(By.Red)
#12 Sabar Itu Aktif, Bukan Sekadar Menunggu
