Juknis Penyaluran Tunj. Profesi dan Tunj. Khusus Guru Non ASN
mediaberinfo.com | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeluarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur cara penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN.
Pemerintah menerapkan aturan ini untuk menjamin bahwa tunjangan disalurkan secara tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan selama tahun anggaran 2025..
Pemerintah memberikan Tunjangan Profesi sebagai bentuk penghargaan kepada pendidik yang telah memiliki sertifikat mengajar. Sementara itu, pemerintah menyalurkan Tunjangan Khusus kepada guru Non-ASN yang bekerja di daerah-daerah dengan kondisi tertentu, seperti daerah terpencil, wilayah perbatasan, wilayah terdampak bencana, atau pulau-pulau kecil terluar.
Regulasi ini mengatur dengan jelas jumlah tunjangan. Bagi guru Non-ASN yang sudah memiliki SK inpassing/penyetaraan, pemerintah memberikan tunjangan sebesar gaji pokok PNS sesuai dengan SK tersebut. Sementara untuk guru yang belum memiliki SK inpassing, tunjangannya adalah Rp2. 000. 000 setiap bulan. Ketentuan ini berlaku untuk Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus.
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) mencairkan tunjangan langsung ke rekening bank penerima. Sistem ini berbasis digital dengan menggunakan Dapodik, SIM-Tun, SIM-Antun, dan SIM-Bar untuk validasi, sinkronisasi, hingga proses pembayaran. Dengan cara ini, diharapkan transaksi pembayaran menjadi lebih transparan dan cepat.
Jadwal Pembayaran Tahun 2025:
Di samping mengatur jadwal, peraturan ini juga menjelaskan tentang pengembalian dan kekurangan pembayaran (carry over). Serta penghentian pencairan bagi guru yang sudah pensiun, mengundurkan diri, atau berpindah status menjadi ASN/PPPK.
Pemerintah (atau pihak terkait) mengharapkan Guru Non-ASN untuk selalu memastikan bahwa data di Dapodik selalu terbaru. Seperti NUPTK, beban kerja, kepegawaian, dan informasi penghasilan tetap. Ketidakakuratan data dapat menghambat proses validasi yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pencairan tunjangan.
Aturan ini juga memberikan kesempatan bagi guru yang sedang dalam masa cuti atau studi untuk tetap menerima tunjangan. Namun demikian harus dengan ketentuan harus mematuhi syarat resmi dan mendapatkan izin dari pihak berwenang. Hal ini memberikan kelonggaran tanpa mengurangi hak guru.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan guru Non ASN yang masih banyak di sekolah-sekolah di Indonesia. Diharapkan, tunjangan ini dapat memberikan dorongan tambahan agar guru lebih profesional dalam mendidik generasi bangsa.
Persesjen tersebut dapat dipalajari disini
Dengan adanya regulasi terbaru ini, guru Non ASN kini memiliki petunjuk yang lebih jelas mengenai jumlah, syarat, dan jadwal pencairan tunjangan. Pemerintah mengharapkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kepastian waktu pencairan dapat menumbuhkan rasa percaya dan semangat untuk terus berkontribusi dalam dunia pendidikan Indonesia.***
