Kejagung Jerat 11 Tersangka Korupsi Ekspor Sawit

mediaberinfo.com | Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka dalam kasus korupsi ekspor limbah minyak kelapa sawit tahun 2022. Para tersangka diduga merekayasa klasifikasi komoditas untuk menghindari pengendalian ekspor negara. Tindakan ini mengubah status produk minyak sawit mentah menjadi limbah padat secara ilegal. Penyidik menaksir kerugian keuangan negara mencapai angka Rp 14 triliun.

Direktur Penyidikan Jampidsus menyebut pelaku menggunakan kode khusus untuk meringankan kewajiban biaya keluar. Pihak swasta juga diduga memberikan suap kepada sejumlah penyelenggara negara dalam perkara ini. Aparat menggunakan acuan teknis yang belum berbentuk peraturan resmi untuk meloloskan ekspor. Kejagung kini sedang menghitung potensi kerugian perekonomian negara yang lebih besar.

Dilansir dektik.news.com, daftar tersangka meliputi pejabat Kementerian Perindustrian, Bea Cukai, hingga direktur berbagai perusahaan swasta. Penyidik langsung menahan kesebelas tersangka selama 20 hari di Rutan Salemba. Mereka terjerat pasal berlapis terkait Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan terus mendalami peran setiap individu dalam jaringan mafia ekspor ini.

Tim penyidik kini fokus melacak dan memblokir aset milik seluruh tersangka. Kejagung juga telah menggeledah tempat penukaran uang untuk menelusuri aliran dana suap. Langkah penyitaan akan segera dilakukan demi memulihkan kerugian keuangan negara. Proses hukum terus berjalan guna mengungkap tuntas praktik lancung di industri kelapa sawit.

Berikut adalah daftar 11 tersangka kasus korupsi ekspor limbah sawit (POME) beserta jabatan mereka:

Unsur Penyelenggara Negara

• LHB: Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan (Kementerian Perindustrian).
• FJR: Direktur Teknis Kepabeanan pada Ditjen Bea dan Cukai (Kepala Kantor Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT).
• MZ: Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.

Unsur Sektor Swasta (Direksi Perusahaan)

• ES: Direktur PT SMP, PT SMA, dan PT SMS.
• ERW: Direktur PT BMM.
• FLX: Direktur Utama dan Head Commerce PT AP.
• RND: Direktur PT TAJ.
• TNY: Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International.
• VNR: Direktur PT Surya Inti Primakarya.
• RBN: Direktur PT CKK.
• YSR: Direktur Utama PT MAS dan Komisaris PT SBP.

Para tersangka dijerat dengan pasal-pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP terbaru. Berikut adalah ringkasan poin hukumnya:

Pasal Utama (Primer)

• Pasal 603 KUHP Baru (UU No. 1/2023): Mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.
• Pasal 2 UU Tipikor: Mengenai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri yang merugikan negara.
• Pasal 18 UU Tipikor: Terkait pembayaran uang pengganti setinggi-tingginya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pasal Berlapis (Subsider)

• Pasal 3 UU Tipikor: Menyasar penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
• Pasal 618 KUHP Baru: Ketentuan mengenai penyertaan dalam tindak pidana atau pembantuan dalam konteks korupsi.

Dugaan Tindak Pidana Tambahan

• Dugaan Suap: Penyidik menemukan indikasi aliran dana dari pihak swasta kepada penyelenggara negara melalui money changer.
• Pelanggaran Ekspor: Manipulasi kode HS (Harmonized System) untuk menghindari pajak ekspor dan kewajiban negara lainnya.

(By.Red)