Malam Ini, MK Bacakan Putusan Gugatan Ijazah Wapres Gibran

Oleh adminberinfo 6 Oktober 2026 2 Menit Membaca

mediaberinfo.com | Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan membacakan putusan terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) mengenai syarat pendidikan atau keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada malam ini, Selasa (6/10/2026), pukul 20.00 WIB.

Sidang dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ini dipimpin langsung oleh Majelis Hakim MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Perjalanan Kasus dan Latar Belakang

Gugatan ini diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya pada tanggal 10 September 2026, dan resmi diregistrasi oleh MK pada 17 September 2026. Sidang pemeriksaan pendahuluan sendiri telah digelar pada Senin, 21 September 2026 lalu.

Dalam prosesnya, MK telah mendengarkan keterangan dari berbagai pihak, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak terkait, hingga sejumlah ahli. Persidangan ini sempat diwarnai dinamika, termasuk insiden pengusiran ahli pihak relawan Gibran oleh hakim MK yang berujung pada pelaporan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Daftar 12 Pemohon Gugatan

Berikut adalah 12 pihak yang mengajukan permohonan gugatan ke MK:

Brahma Aryana
Ansufri ID Sambo
Denny Indrayana
Fachrul Razi
Tyasno Sudarto
Slamet Soebijanto
Hanafie Asnan
Soenarko MD
drg. Moeryono
H.M. Subhan
Bonatua Silalahi
Dra. Tiurma M.S. Sihombing

Tuntutan Pemohon

Para pemohon berpendapat bahwa dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka baru terungkap belakangan dan dinilai sempat ditutupi. Melalui gugatan ini, mereka meminta keadilan agar kebenaran yuridis mengenai persyaratan pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden dapat diuji secara terbuka, transparan, dan akuntabel di persidangan.

Pemohon berharap jika bukti persidangan menunjukkan syarat pendidikan tidak terpenuhi, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan diskualifikasi. Sebaliknya, jika terbukti memenuhi syarat, MK dapat menegaskan keabsahan pencalonannya.***(By.red)