Beranda Info Memahami Kebijakan Baru Program Indonesia Pintar (PIP) Dikdasmen 2026: Perluasan Akses dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Info

Memahami Kebijakan Baru Program Indonesia Pintar (PIP) Dikdasmen 2026: Perluasan Akses dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Oleh adminberinfo 7 Oktober 2026 4 Menit Membaca

Foto : Tangkapan slide cover Paparan Sosialisasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Dasar Dan Menengah Tahun 2026

mediaberinfo.com | Pemerintah melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mensosialisasikan kebijakan baru. Kebijakan ini untuk memperkuat komitmennya dalam memberikan layanan pendidikan yang merata dan inklusif melalui Program Indonesia Pintar (PIP) Dikdasmen Tahun 2026.

Program ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 13 tahun, meringankan biaya pribadi peserta didik dari keluarga kurang mampu, serta menekan angka putus sekolah akibat kendala ekonomi.

1. Landasan Hukum Terbaru PIP Dikdasmen 2026

Pelaksanaan PIP Dikdasmen tahun 2026 didasarkan pada tiga regulasi utama yang baru ditetapkan:

Permendikdasmen No. 11 Tahun 2026 (ditetapkan 12 Mei 2026) tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kepmendikdasmen No. 171 Tahun 2026 (ditetapkan 26 Mei 2026) tentang Besaran Bantuan Sosial PIP Dikdasmen.
Persesjen No. 17 Tahun 2026 (ditetapkan 31 Juli 2026) tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian PIP Dikdasmen.

Dengan berlakunya ketentuan baru ini, Permendikbud No. 10 Tahun 2020 dan Persesjen No. 10 Tahun 2025 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Pembaruan dan Poin Penting Kebijakan PIP 2026

Terdapat beberapa pembaruan substansial dalam kebijakan PIP tahun ini yang perlu dicatat oleh para pengelola di satuan pendidikan:

Perluasan Sasaran ke Jenjang Prasekolah: Murid Taman Kanak-Kanak (TK) kini resmi menjadi sasaran penerima PIP Dikdasmen.
Ketentuan Usia: Ditujukan bagi usia 5 tahun sampai dengan sebelum 22 tahun, dengan ketentuan usia yang dikecualikan bagi murid penyandang disabilitas.
Prioritas Berbasis DTSEN: Mengutamakan murid pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial / Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (DTSEN) desil 1 sampai dengan desil 4.
Mekanisme Verifikasi Sekolah: Sekolah menyusun daftar prioritas berdasarkan kondisi riil yang ditetapkan oleh kepala sekolah, diketahui oleh komite sekolah, dan diusulkan melalui aplikasi SIPINTAR.
Besaran Dana per Semester: Besaran dana ditetapkan secara transparan per semester.

3. Persyaratan dan Kriteria Prioritas Sasaran

Penerima PIP Dikdasmen harus memenuhi tiga syarat utama:

Warga Negara Indonesia (WNI).
Aktif dan terdata di dalam Dapodik.
Berusia 5 tahun sampai dengan sebelum 22 tahun (kecuali bagi penyandang disabilitas).

Selain itu, berdasarkan Persesjen Nomor 17 Tahun 2026, kriteria prioritas sasaran meliputi murid dari desil 1–4 DTSEN, berpotensi putus sekolah, yatim/piatu, berada di panti sosial, berkebutuhan khusus, orang tua terkena PHK, anak narapidana, hingga anak berkonflik dengan hukum/binaan LPKA.

4. Besaran Bantuan dan Peruntukan Dana

Besaran bantuan per tahun anggaran disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing:

TK / Prasekolah: Rp450.000 per tahun (kelas awal/akhir Rp225.000 per semester).
SD / SDLB / Paket A: Rp450.000 per tahun (kelas awal/akhir Rp225.000 per semester).
SMP / SMPLB / Paket B: Rp750.000 per tahun (kelas awal/akhir Rp375.000 per semester).
SMA / SMALB / SMK / Paket C: Rp1.800.000 per tahun (kelas awal/akhir Rp900.000 per semester).
SMK Program 4 Tahun: Rp1.800.000 per tahun.

Peruntukan Dana: Dana PIP murni digunakan untuk membiayai kebutuhan personal pendidikan murid, seperti pembelian buku, alat tulis, seragam, perlengkapan sekolah, biaya transportasi, kursus formal, hingga kebutuhan praktik/magang dan uang saku. Dana ini dilarang keras digunakan untuk membayar SPP/iuran sekolah, sumbangan fasilitas, hadiah, maupun dipotong oleh pihak mana pun.

5. Alur Penyaluran dan Aktivasi Rekening SimPel

Penyaluran dana dilakukan melalui bank penyalur ke rekening Simpanan Pelajar (SimPel) milik penerima. Bagi penerima yang rekeningnya belum aktif, diwajibkan melakukan aktivasi rekening baik secara langsung ke bank penyalur maupun melalui kuasa (Kepala Satuan Pendidikan/pihak berwenang) dengan membawa dokumen pendukung seperti SPTJM bermaterai, identitas, serta surat keterangan dari sekolah.

6. Kanal Informasi dan Pengaduan Resmi

Demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program, masyarakat, orang tua, maupun satuan pendidikan dapat mengakses informasi resmi atau menyampaikan pengaduan melalui:

Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikdasmen: Hotline 177 / Surel: pengaduan@kemendikdasmen.go.id / Laman: ult.kemendikdasmen.go.id
Laman Resmi PIP Puslapdik: pip.kemendikdasmen.go.id atau melalui menu pengaduan pada aplikasi SIPINTAR
Inspektorat Jenderal: jagaindonesiapintar.id

Berikut paparan Sosialisasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Dasar Dan Menengah Tahun 2026 klik disini!

Mari bersama mengawal penyaluran Program Indonesia Pintar agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel demi masa depan pendidikan anak bangsa yang lebih gemilang.***(By.Red)