Beranda Berita Sidang Putusan MK Terkait Syarat Ijazah Gibran: Kubu Pemohon Sebut Ada Cacat Administrasi dan Dorong Etika Mundur

Info

Sidang Putusan MK Terkait Syarat Ijazah Gibran: Kubu Pemohon Sebut Ada Cacat Administrasi dan Dorong Etika Mundur

Oleh adminberinfo 7 Oktober 2026 2 Menit Membaca

mediaberinfo.com | Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan terkait gugatan atau pengujian syarat administrasi pencalonan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi putusan tersebut, tim pemohon bersama kuasa hukum menggelar konferensi pers untuk menyampaikan pandangan dan langkah hukum selanjutnya.

Dalam unggahan kanal Kompas Tv, 6 oktober 2026, Pakar hukum tata negara sekaligus kuasa hukum pemohon, Refly Harun, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memberikan ruang penafsiran tersendiri bagi pihak pemohon dalam melihat substansi persidangan.

“Pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA secara sah dan meyakinkan. Artinya, terbuka peluang besar bagi Gibran untuk di-impeach atau dimakzulkan,” ujar Refly Harun dalam keterangannya. Ia juga menambahkan, “Kalau kita misalnya tahu diri, sudah tidak memenuhi syarat, harusnya pakai yang namanya etika berpemerintahan, wajib mengundurkan diri.”

Senada dengan Refly, kuasa hukum lainnya, Bambang Widjojanto, menyoroti aspek pertimbangan hukum substansial dari persidangan tersebut yang dinilainya membuktikan adanya cacat formil dalam proses pencalonan.

“Persidangan ini sebenarnya mendiskusikan dan kita berhasil membuktikan Gibran tidak punya syarat yang bisa dijadikan dasar untuk menjadi calon. Tindakan seperti ini jelas sebuah perbuatan tercela… Dengan terbuktinya perbuatan tercela, maka dasar untuk melakukan impeachment menjadi terbuka,” tegas Bambang Widjojanto.

Sementara itu, perwakilan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Narko, turut menyampaikan pandangannya mewakili para pemohon. Ia menilai bahwa persoalan ini berkaitan erat dengan integritas kepemimpinan nasional.

“Dari lima kali sidang di MK ini, kita sudah mendapatkan kepastian bahwa Gibran yang sekarang jadi wakil presiden itu tidak memenuhi syarat pendidikan untuk wakil presiden… Simpelnya, Gibran ini telah melakukan perbuatan tercela yang sangat kasat mata,” ungkap Narko.

Pihak pemohon dan kuasa hukum menyatakan akan terus mengawal proses konstitusional lanjutan, termasuk mendorong lembaga perwakilan rakyat di DPR dan MPR untuk menindaklanjuti temuan substansial dari proses hukum yang telah berjalan.***(By.Red)