Beranda Info Menkeu Suahasil Terbitkan PMK Wajib Pajak Diberi Waktu 2 Tahun Penghapusan Sanksi dan Denda

Info

Menkeu Suahasil Terbitkan PMK Wajib Pajak Diberi Waktu 2 Tahun Penghapusan Sanksi dan Denda

Oleh adminberinfo 7 Oktober 2026 2 Menit Membaca

mediaberinfo.com | Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi memberikan kelonggaran baru bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka. Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024.

Aturan yang ditetapkan pada 29 September 2026 ini memuat sejumlah poin penting terkait tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, hingga pembatalan di bidang perpajakan. Salah satu yang paling disorot adalah disematkannya pasal baru, yakni Pasal 27A, yang membuka peluang bagi wajib pajak untuk memohon pengurangan atau penghapusan sanksi administratif maupun denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memproses permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) maupun Surat Tagihan Pajak (STP) dalam rangka mendorong perekonomian nasional.

Kendati demikian, kebijakan ini menetapkan batas waktu pengajuan permohonan paling lama 2 tahun sejak PMK tersebut resmi berlaku. Artinya, rentang waktu dua tahun tersebut merupakan jendela bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan, dan bukan berarti penghapusan sanksi berlaku otomatis tanpa pengajuan.

Selain itu, PMK 71/2026 juga mempertegas mekanisme pembayaran pajak, di mana dana yang telah diserahkan wajib pajak akan diprioritaskan untuk melunasi pokok pajak terlebih dahulu, sebelum kelebihannya diperhitungkan untuk menutup sanksi atau denda administratif. Aturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meringankan beban administratif wajib pajak.***(By.Red)