Beranda Info Pemerintah Siapkan Wacana Kebijakan “Tidak Naik Kelas” Berlaku Mulai Tahun Ajaran 2027

Pemerintah Siapkan Wacana Kebijakan “Tidak Naik Kelas” Berlaku Mulai Tahun Ajaran 2027

Oleh adminberinfo 8 Oktober 2026 2 Menit Membaca

Foto : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti

mediaberinfo.com | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menggodok rencana untuk memberlakukan kembali kebijakan tidak naik kelas bagi siswa di jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Kebijakan ini direncanakan mulai diterapkan secara efektif pada tahun ajaran 2027 mendatang demi mendongkrak mutu serta kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa wacana ini menguat setelah pihaknya menerima berbagai masukan serta rekomendasi strategis dari Dewan Pendidikan. Menurutnya, aturan baru ini dirancang untuk mengakhiri sistem di mana siswa bisa naik kelas secara otomatis tanpa evaluasi capaian belajar yang ketat.

Dorong Semangat Belajar dan Mental Kompetitif

Abdul Mu’ti menilai bahwa penerapan kembali aturan tidak naik kelas sangat penting untuk menumbuhkan keseriusan belajar pada diri peserta didik. Ia mengkritisi fenomena “rumus RMS” (Rajin Malas Sama Saja) yang kerap membuat siswa kurang termotivasi dalam menuntut ilmu.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin membiasakan anak-anak didik untuk memiliki etos kerja yang tinggi, berjiwa tangguh, serta siap menghadapi persaingan global yang semakin ketat sejalan dengan arah pembangunan sumber daya manusia yang kerap ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Butuh Kajian Akademik dan Libatkan Pakar

Kendati persiapan terus berjalan, Kemendikdasmen memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan diputuskan secara terburu-buru. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan kajian akademik yang mendalam serta membuka ruang dialog dengan melibatkan para pakar dan ahli pendidikan.

Dukungan dan masukan dari berbagai elemen akademisi diharapkan dapat memperkuat landasan hukum serta parameter evaluasi yang adil. Dengan demikian, ketika aturan ini resmi diterapkan pada tahun ajaran 2027, kebijakan tersebut dapat berjalan tepat sasaran, objektif, serta benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.***(By.red)