Tersangka Korupsi Tidak dengan Hukuman Mati Ini Alasan KPK

mediaberinfo.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan di balik keputusan mereka untuk tidak mengenakan pasal dengan ancaman pidana mati kepada para tersangka kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Mengutip laman CNN Indonesia,  Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa pasal hukuman mati tidak diterapkan karena adanya keterbatasan waktu dalam menetapkan status tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT).

Keterbatasan Waktu dalam Proses OTT

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk merujuk pada aturan KUHAP terbaru, penyidik KPK hanya memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan tangan untuk meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka. Waktu yang sangat singkat tersebut membuat penyidik fokus pada kecukupan alat bukti awal yang didapat secara tertutup.

“Dengan kondisi tadi, dan kecukupan alat bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan tersebut, setelah dilaporkan ekspos, kita menerapkan pasal sebagaimana yang tadi sudah disampaikan yaitu Pasal 12 huruf i terkait benturan kepentingan,” ujar Taufik.

Baca Juga :
– Penetapan Jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2027
– Menkeu Suahasil Terbitkan PMK Wajib Pajak Diberi Waktu 2 Tahun Penghapusan Sanksi dan Denda
– MK Bacakan Putusan Gugatan Ijazah Wapres Gibran
– Kubu Pemohon Sebut Ada Cacat Administrasi dan Dorong Etika Mundur
– Pesan Utama Amanat Presiden Prabowo Subianto di HUT ke-81 TNI
– Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Ini Daftar 26 Anggota Wantimpres Periode Baru

Padahal, secara regulasi, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya membuka peluang penerapan ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi yang menyalahgunakan anggaran negara dalam kondisi tertentu, termasuk dalam situasi bencana alam.

Perkara Dugaan Korupsi Dana Darurat

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yang di antaranya melibatkan unsur pejabat pembuat komitmen (PPK) BNPB, tenaga ahli, serta pihak swasta yang terafiliasi. Kasus ini bermula dari temuan dugaan konflik kepentingan dan praktik suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB periode 2024–2026 dengan total nilai mencapai Rp148 miliar.

Anggaran tersebut bersumber dari dana siap pakai (DSP) atau dana darurat untuk penanganan berbagai bencana besar di Indonesia, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, hingga gempa bumi di berbagai wilayah.***(By.red)

Baca Juga :
– Kebijakan Tidak Naik Kelas Berlaku Tahun 2027 dan Alasannya
– Kebijakan Baru Program Indonesia Pintar (PIP) Dikdasmen
– Eratkan Persaudaraan, DKR Tarogong Kaler Gelar Kemah Penegak “Ranscamp 2026”
– Direktorat Guru Dikdas Gandeng LPDP dan University of Cambridge Buka Pelatihan – Konseling Sekolah untuk Guru SD
– DPR Setujui Anggaran PPPK Sebesar 23 T dalam RAPBN 2027
– Pemerintah Siapkan Wacana Kebijakan “Tidak Naik Kelas” Berlaku Mulai Tahun Ajaran 2027