Yusril Ihza Mahendra: Unsur Kerugian Negara Tetap Ada dalam Definisi Korupsi

mediaberinfo.com | Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa rencana revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak akan menghapus unsur kerugian negara dari definisi korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril usai melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026), dalam rangka penyerahan kajian DEN terkait penyempurnaan UU Tipikor.

Yusril menjelaskan, inti dari pembahasan revisi ini adalah melanjutkan diskusi terkait Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Selama ini, titik berat tindak pidana korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara melawan hukum yang berakibat pada kerugian keuangan maupun perekonomian negara.

Menurutnya, pasal tersebut kerap ditafsirkan secara sangat luas layaknya “pasal sapu jagat”. Akibatnya, sedikit saja unsur yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Baca Juga :
– Penetapan Jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2027
– Menkeu Suahasil Terbitkan PMK Wajib Pajak Diberi Waktu 2 Tahun Penghapusan Sanksi dan Denda
– MK Bacakan Putusan Gugatan Ijazah Wapres Gibran
– Kubu Pemohon Sebut Ada Cacat Administrasi dan Dorong Etika Mundur
– Pesan Utama Amanat Presiden Prabowo Subianto di HUT ke-81 TNI
– SBY Cemas Terhadap AI Bisa Mengontrol Umat Manusia

Oleh karena itu, kata Yusril, sejak awal diskusi pemerintah tidak pernah berniat menghapus frasa ‘merugikan keuangan negara’. Pemerintah justru ingin mempertegas dan memperjelas batasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kerugian keuangan negara tersebut, mengingat banyaknya definisi serupa yang tersebar di berbagai perundang-undangan seperti UU BPK maupun UU Perbendaharaan Negara.

Selain itu, penyempurnaan UU Tipikor ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan keraguan atau ketakutan bagi pihak-pihak tertentu dalam menjalankan tugas karena khawatir disalahartikan sebagai tindakan korupsi.

Yusril menegaskan, langkah penyempurnaan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Sebaliknya, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tetap menjadi salah satu program utama serta komitmen dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.***(By.Red)

– Kebijakan Tidak Naik Kelas Berlaku Tahun 2027 dan Alasannya
– Kebijakan Baru Program Indonesia Pintar (PIP) Dikdasmen
– Eratkan Persaudaraan, DKR Tarogong Kaler Gelar Kemah Penegak “Ranscamp 2026”
– Direktorat Guru Dikdas Gandeng LPDP dan University of Cambridge Buka Pelatihan – Konseling Sekolah untuk Guru SD
– DPR Setujui Anggaran PPPK Sebesar 23 T dalam RAPBN 2027
– Pemerintah Siapkan Wacana Kebijakan “Tidak Naik Kelas” Berlaku Mulai Tahun Ajaran 2027